artikel tentang otonomi daerah. Untuk mewujudkannya, Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, perlu diperbarui. artikel tentang otonomi daerah

 
 Untuk mewujudkannya, Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, perlu diperbaruiartikel tentang otonomi daerah Otonomi Daerah Belum Munculkan Konvergensi Pendapatan Per Kapita

Otonomi Daerah: Masalah Penyelesaianya . Tulisan disarikan dari Diskusi APTIK dengan tema: “Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Dari Filosofis Hingga. Selain prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah, juga terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hubungan ini UU No. Implementasi otonomi daerah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam mengelolah wilayahnya. Kebijakan daerah mulai mendapat sorotan setelah muncul “kebijakan daerah yang bermasalah”. Tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbagnan Keuangan {usat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam buku Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan (2002) karya Syaukani dkk, pada Pemerintahan Hindia Belanda sudah mengeluarkan peraturan mengenai otonomi daerah, yaitu Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie (Peraturan tentang. Pendahuluan Konsep negara kesatuandapatdilihatdalam daerah/otonomi daerah, dan yang lebih penting lagi yaitu reformasi terhadap perangkat daerah dan mentalitas (etika dan moral) aparatur penyelenggaranya, sehingga good governance dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dicapai. ”Dari ketiga dimensi tersebut, kami melihat bahwa semakin ketat kompetisi politik di tingkat lokal, semakin kompetitif juga kepala daerahnya. Cerita Grace Natalie Tentang "Value" Kaesang Jadi Ketum PSI. Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pusat ke daerah. Makna otonomi dalam suatu Negara kesatuan sebagai wewenang yang diberikan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pemberian kebebasan tak terbatas kepada suatu daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahannya sesuai dengan kehendak rakyat dengan mengabaikan. Otonomi daerah (otda) yang diberlakukan di Indonesia merupakan antitesis dari pola hubungan Orde Baru, yakni dominasi dan sentralisasi kebijakan pusat terhadap daerah terasa kuat. Artinya kedaulatan berada di tangan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Suasana rapat dengar pendapat umum Komisi II DPR dengan sejumlah pihak terkait pemekaran daerah otonomi baru di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Dan sesuai pasal 1 ayat 5 yang dimaksud Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Berikut ini beberapa penjelasan tentang pengertian otonomi daerah, meliputi: KBBI – Menurut KBBI, otonomi daerah memiliki arti “hak, wewenang, dan kewajiban daerah. Dari berbagai pemahaman tentang otonomi daerah tersebut beliau menyimpulkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan, sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. Pelaksanaan otonomi daerah bagi daerah-A. Memang sudah banyak artikel-artikel, baik dalam koran, majalah, maupun jurnal ilmiah tentang otonomi daerah terse-but. Ketika desentralisasi diterapkan, maka pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya. Otonomi daerah akan. 93; TLN 4744). Daerah. HUKUM OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Penulis : Okviani Assa Anggraini dkk. Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah,yaitu sebagai berikut: 1. Urgensi Peraturan Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah: Sebuah Pengantar. Kebijakan penyelenggaraan desentraliasi mengalami banyak perubahan sejak dimulainyapada tahun 1999 melalui UU No. Sehingga dalam penelitian ini akan dilakukan evaluasi tentang pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari kemampuan keuangan daerah sebelum penerapan otonomi daerah dan membandingkannya dengan kemampuan keuangan daerah setelah adanya otonomi daerah. 30 . 2. Beberapa buku yang ditulis lebih pada aspek hukum yang kering data empirik. id - Di bawah ini ada sejumlah pengertian otonomi daerah menurut para ahli. 97 1. Jokowi: Daerah Sudah Diberi Otonomi, Jangan Semua Masalah Ditarik ke Pusat. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian direvisi. 2Pemberian otonomi daerah kepada Kabupaten/Kota(UU) No. 2004. e-ISSN : 2621-4105. "Yang keempat, dibahas mengenai ketatanegaraan otonomi daerah dan sistem pemerintahan sebagai akibat dari dampak Covid-19. Urusan-urusan yang diserahkan oleh pusat ke daerah tersebut disebut urusan rumah tangga daerah. 1. com - Perangkat daerah disusun berdasarkan adanya urusan pemerintahan yang harus ditangani. Sebenarnya masalah Otonomi Daerah sudah mendapat perhatian khusus bahkan sebelum periode Orde Baru berkuasa. Tugas berat ini kiranya pula berkenaan dengan konteks otonomi daerah (otoda) yang diterapkan sejak Januari 2001. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. detikNews Sabtu, 29 Apr 2023 14:41 WIB Mendagri Tekankan Penerapan Otda Tingkatkan Kemajuan daerah. Konstitusi tersebut menjadi landasan utama dari Otonomi Daerah. Ibarat sebuah “Kran Air” yang baru dibuka, gaung Otonomi Daerah (Otda) merambah ke semua wilayah. Definisi tersebut mengisyaratkan tiga hal. Pengertian Otonomi Daerah. Syaukani H. Beberapa hal mendasar mengenai otonomi daerah dalam UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sangat berbeda dengan prinsip undang-undang sebelumnya antara lain: 1. 2. UU Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali yang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. contoh artikel pemerintahan Sabtu, 26 Februari 2011 OTONOMI DAERAH DALAM KONTEKS PEMERINTAHAN BARU OTONOMI DAERAH DALAM KONTEKS PEMERINTAHAN BARU SESUAI dengan janji politiknya tentang 'perubahan' tampaknya salah satu tugas berat yang dihadapi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) adalah bagaimana membangun Indonesia menjadi lebih 'adil dan. Dengan diberlakukannya pasal-pasal yang ada dalam undang-undang mengenai hak otonomi daerah maka diharapkan menjadi angin segar bagi pemerintah. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. Pendahuluan Bergulirnya reformasi Tahun 1998 dan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, menandai IndonesiaDari beberapa yang kita kemukakan mengenai konse[si otonomi daerah dalam UU No. Organisasi atau institusi otonomi bersifat independen atau memerintah sendiri. Dalam sejarah Indonesia, diskursus masalah hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dalam hal ini. Otonomi daerah yang berinovasi mampu menciptakan lingkungan yang membuat daerah dapat mengoptimalkan potensi lokal See full list on gramedia. . 2. Dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi, gubernur selaku wakil pemerintah melakukan hubungan pembinaan dan. wakil pemerintah. Mengingat, ketika aturan mengenai daerah tidak segera langsung dibuat ditakutkan akan menyebabkan persoalan dilain hari. Untuk lebih detailnya mengenai pengertian otonomi daerah, tujuan hingga prinsip, dan dasar hukumnya. Hubungan struktural. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian Otonomi Daerah. 4. Dengan demikian, otonomi daerah adalah daerah yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri. 20/07/2023, 13:20 WIB. Pemerintahan Daerah 1. Dana ini adalah dana bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus. 119 juta km2 dan Indonesia termasuk 20 besar negara terluas di dunia. otonomi lebih menitik beratkan pada aspirasi daripada kondisi (Sarundajang, 2005 : 34). 34 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada. Kewenangan oleh. Semangat otonomi daerah yang mengebu-gebu yang dilandasi dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah mendorong daerah berlomba melahirkan kebijakan daerah dalam format peraturan daerah terutama untuk meningkatkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang. Pasal 18 Ayat (5) "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan. 34 Tahun 2000, diharapkan pajak daerah dan retribusi daerah akan menjadi salah satu PAD yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan. 219. Dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, terdapat dua nilai dasar yang harus dikembangkan dalam rangka otonomi tersebut. Makna hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara. Paripurna LKPJ 2022, Akmal Malik Apresiasi Rekomendasi DPRD Sulbar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 pelaksanaan otonomi daerah lebih mengedepankan otonomi daerah sebagai kewajiban daripada. Otonomi Daerah menurut UU No 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah hak, wewenang, danBentuk penerapan mengenai sistem ini adalah otonomi daerah. Hubungan Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Orang Indonesia Muhmmad Azka Nurul Fajri a a Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Indonesia 1. Dari penjelasan dan tujuan otonomi daerah yang telah dipaparkan, maka otonomi daerah juga mempunyai prinsip-prinsip pokok untuk melaksankan otonomi daerah yang telah diatur di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yaitu, "Dalam rangka. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dari sekian luas wilayah Indonesia, tentu presiden dibantu oleh menteri-menteri. Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat. dilakukan evaluasi tentang pelaksanaan otonomi daerah. 23 Tahun 2014. dalam urusan daerah dan (ii) supaya pemerintah pusat. Penyelenggaraan OTODA dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekargaman daerah. a. Mengelola kekayaan daerah. Hal ini merupakan sebuah jawaban atas tuntutan yang menguat. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan perangkat. Faisal,(2016). (4). Wapres Harap Pilkada 2024 Lahirkan Kepala Daerah yang Komitmen terhadap Otonomi Daerah. Hukum. Kebijakan ini diberlakukan atas dasar masyarakat daerah yang memiliki modal yang dapat diandalkan untuk kemajuan daerahnya, salah. Dr. Jokowi: Daerah Sudah Diberi Otonomi, Jangan Semua Masalah Ditarik ke Pusat. Dalam menjalankan pemerintahannya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara mengenai pengaturan pemerintahan daerah otonom, khususnyaMemilih kepala daerah secara langsung merupakan satu dari delapan hak yang dipunyai daerah. R. Sekitar tiga tahun kemudian otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,. 4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 35 Tahun 2008:. Tercatat ada beberapa Undang-Undang atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang menyangkut hal ini. Berikut dua nilai dasar otonomi daerah di Indonesia: Nilai unitaris. dan UU No. E-government adalah cara penggunaan teknologi informasi, baik online maupun offline, untuk memberikan layanan yang lebih efektif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hak otonomi daerah ini ialah merupakan sebuah aset atau sikap kemandirian di setiap daerah di Indonesia untuk mengelola dan melakukan segala bentuk pemerintahan ataupun segala macam kegiatan, serta memiliki tujuan untuk mensejahterakan para masyarakatnya. tentang kewajiban daerah seperti yang diatur dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pengertian tersebut diamini oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe­me­rin­tahan Daerah, yang meng­ar­ti­kan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban dae­rah otonom. ABSRAK Strategi. Nama : Eka Nurwati Nim : 030458447 Prodi : Manajemen Fakultas : Ekonomi Kode/Nama MK : MKDU 4111 / Pendidikan Kewarganegaraan Tugas Ke : 1 (Satu) POLITIK DAN STRATEGI DALAM ERA OTONOMI DAERAH. No. Setiap pendapatan yang diperoleh dari sumber daya perairan nantinya dikelola dan digunakan oleh negara. Lewat acara tersebut, pihaknya berharap, dapat memberikan pemahaman yang lebih. Selain itu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan. Demikianlah pembahasan artikel mengenai √ Otonomi Daerah : Pengertian, Ciri, Tujuan, Manfaat, Asas, Unsur, Prinsip & Dasar Hukumnya Lengkap. Identifikasi Masalah Dari uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah yang dirumuskan sebagai berikut: Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 3 ayat (1), PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. blogspot. Namun, dalam pelak-sanaannya, otonomi daerah justru menimbulkan berbagai konflik A. pelaksanaan otonomi daerah. Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. (UU No 23/2014 tentang Pemda). Masih Terpaku pada Sentralisai: Daerah masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pusat, sehingga mematikan. Secara umum pengertian dari otonomi daerah juga diatur dalam UU No. sejak UU No 32 Tahun 2004 tentang Desentralisasi telah diberlakukan. Yogyakarta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai wilayah administrasi khusus di Indonesia, yang ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (1):. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Kami sebenarnya sudah cukup sering menerima informasi dari masyarakat soal penyelewengan dana Otsus tak. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom. Dua nilai dasar otonomi daerah, yaitu : dengan otonomi daerah yang ditulis dalam bahasa Indonesia dengan mengedapankan kasus-kasus lokal pula. Pengesahan Undang-undang Otonomi Daerah yang baru ini, oleh sebagian kalangan dianggap sebagai kemunduran konseptual dan kontekstual bagi pelaksanaan otonomi daerah yang. Saat membuka rapat kerja. Berikut sejarah otonomi daerah dari masa ke masa: Era kolonial. Keempat, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Meskipun demikian keduanya memiliki arti yang sangat berbeda. Utang Rosidin, 2015 ,Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pustaka Setia Bandung. Otonomi daerah menurut C. 22/1948 meletakkan titik berat otonomi pada Desa dan daerah lain setingkat Desa, dengan dasar pemikiran Pasal 33 UUD 1945. Kamis, 26 Agustus 2021 | 16:54 WIB. Kedua,. Nasional. Bentuk Dasar Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. 18/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. com - Bersamaan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah yang jatuh pada akhir April 2023, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian turut menyelenggarakan acara diskusi bertemakan “Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah”. Secara. Terdapat 3 (tiga) hal yang diturunkan sebagai implementasi/ penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu; fungsi produktif bagi rakyat. Cerita. Indonesia merupakan negara dengan luas 1. Faktor manusia ini haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Baca juga: Pengertian Desentrasliasi, Bagian, dan Tujuannya. 12Kedua UU tentang otonomi daerah ini merupakan revisi terhadap UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 sehingga kedua UU tersebut kini tidak berlaku lagi. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 1. Untuk awalan, kali ini kita akan membahas mengenai pengertian sedikit mengenai daerah otonom supaya kalian paham mengenai daerah otonom. Pada peraturan perundanganataupun cita-cita luhur dari otonomi daerah dapat tercapai dan terwujud dengan baik. Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Artikel. UU No. 32 tahun 2004. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. Pada saat ini masih banyak usulan pemekaran daerah yang masukKesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5. 01/10/2023, 16:58 WIB. Berikut sejarah otonomi daerah dari masa ke masa: Era kolonial. Penyuntingan Artikel oleh pengguna baru. Kesimpulan. pemerintahan, otonomi daerah berarti self government atau the condition of living under one’s own laws. c. 23 Tahun 2014, memberikan otonomi pada daerah, baik provinsi. 32 TAHUN 2004 SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE BAB I PENDAHULUAN A. "Berbagai Aspek Kebijakan Otonomi Daerah", Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan. Setidak- tidaknya makna filosofis itu terlihat melalui substansi yang tertuang dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. Menurut Undang-Undang No. Undang. Namun, konsep ideal yang tercantum dalam masing-masing undang-undang, terutama UU No. 38/ 2007 karena dalam banyak bidang dan kegiatan PP tersebut menyebut urusan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/ kota secara sama dan membedakannya dengan menggunakan skala nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota. Baca juga: Aturan Pemerintah Indonesia mengenai Tenaga Kerja yang Bekerja di Luar Negeri. Dengan demikian otonomi bukan sekedar mekanisme pemerintahan untuk mewujudkan administrasi negara yang efektif. otonomi daerah diletakkan pada tingkat provinsi. 4. Untuk mewujudkannya, Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, perlu diperbarui. Pasal 18 Ayat (2) "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketiga, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Skenario : a) Pada pertemuan pertemuan sebelumnya tutor sudah memberikan tugas kepada salah satu kelompok untuk mempresentasikan materi tentang wawasan nusantara.